Kunci Sukses Penerimaan CPNS, Bagi tenaga honorer K2

Rabu, 16 Oktober 2013 15:58

Rapat Evaluasi Pelaksanaan TKD dengan CAT BKN Jakarta-Humas BKN, Koordinasi yang efektif antara Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, 12 kantor regional BKN, dan instansi pemerintah yang menyelenggarakan Tes Kompetensi Dasar (TKD) berbasis Computer Assisted Test(CAT) merupakan salah satu kunci sukses penerimaan CPNS 2013. Arahan ini disampaikan Kepala BKN Eko Sutrisno saat memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan TKD dengan CAT di ruang rapat lantai2 gedung II, Rabu (16/10). Hadir dalam kegiatan ini Wakil Kepala Bima Haria Wibisana, Deputi INKA Yulina Setiawati, Ketua Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen PNS Aris Windiyanto, para Kepala Kantor Regional (Kakanreg), dan pejabat terkait lainnya. Kepala BKN Eko Sutrisno (tengah) memberi arahan didampingi Wakil Kepala Bima Haria Wibisana (kiri) dan Deputi INKA Yulina Setiawati Lebih lanjut ditegaskan bahwa BKN terus mengupayakan agar infrasruktur dan fasilitas CAT yang ada dapat berjalan optimal. “Terkait hal ini, perlu dipastikan agar infrasruktur dan fasilitas komputer untuk TKD berbasis CAT berjalan lancar, baik tes yang dilaksanakan di BKN Pusat, kanreg, atau pun di instansi pemerintah yang difasilitasi BKN (mandiri)”lugasnya. Sementara, Bima Haria Wibisana menjelaskan bahwa optimalisasi CAT dalam TKD membawa angin segar bagi instansi pemerintah dan masyarakat umum. Pertama, metode tes berbasis computer yang merupakan produk BKN ini memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi dan rekrutmen CPNS di berbagai instansi pemerintah. Kedua, pemanfaatan CAT ini pun menciptakan kesan dan opini positif bahwa Reformasi Birokrasi mulai menampakkan hasil. ”Dengan demikian, tantangan dan kesulitan dalam penerapannya merupakan ‘pernak-pernik‘ lumrah, namun tetap perlu diselesaikan secara baik,”ungkapnya. Pada kesempatan yang sama, Yulina Setiawati mengutarakan bahwa berdasarkan jadwal yang ditentukan MenPAN dan RB, tes penerimaan CPNS bagi tenaga honorer KII dan jalur umum yang menggunakan Lembar Jawaban Komputer (LJK) serempak dilaksanakan pada 3 November 2013. Hingga kini, jumlah tenaga honorer K II yang berhak mengikuti tes tersebut sebanyak 646.241 orang.Tenaga Honorer KII yang dapat diangkat menjadi CPNS hanyalah mereka yang lulus tes ini. Sumber : http://www.bkn.go.id/in/berita/2517-koordinasi-yang-efektif-kunci-sukses-penerimaan-cpns.html

Read More

Kabar kelanjutan Tenaga Kesehatan HONORER katagori K2

Ingin Mengetahui Kelanjutan K.II, DPRD Pasuruan Kunjungi BKN Kamis, 17 Oktober 2013 12:22 Jakarta-Humas BKN, DPRD Kabupaten Pasuruan yang dipimpin ketua DPRD Andri Wahyudi melakukan audiensi ke Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN)  Jakarta, Kamis (17/10). Dalam konsultasi ini perwakilan DPRD Kabupaten Pasuruan ingin mengetahui informasi mengenai kelanjutan seleksi tenaga honorer K.II dan konsultasi mengenai kekosongan Sekretaris Desa (Sekdes) Kabupaten Pasuruan. Konsultasi tersebut diterima oleh Kepala Bagian Humas Tumpak Hutabarat di Ruang Mawar Gedung I Lantai 1 Kantor Pusat BKN Jakarta. Perwakilan audiensi DPRD Kabupaten Pasuruan ingin mengetahui informasi terkait seleksi tenaga honorer K.II termasuk perihal mekanisme dan kuota penerimaan tenaga honorer K.II Kabupaten Pasuruan. Pada pertemuan tersebut, perwakilan DPRD Kabupaten Pasuruan juga melakukan  konsultasi mengenai  kekosongan Sekdes di Kabupaten Pasuruan, hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Ketua DPRD Andri Wahyudi yang mengatakan bahwa ada 198 kekosongan sekdes di Kabupaten Pasuruan. Menanggapi hal tersebut Tumpak Hutabarat menjelaskan bahwa proses tenaga honorer K.II untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sudah sampai tahap realisasi, sebagian daerah sudah dibagikan kartu ujian untuk tenaga honorer K.II dan tes akan dilaksanakan pada tanggal 3 November 2013. Nantinya Panitia Seleksi Nasional yang akan mendistribusikan soal untuk tes tersebut dan selanjutnya akan diproses kembali oleh Panitia Seleksi Nasional sampai pada tahap finalisasi sebelum hasilnya dapat diumumkan. Mengenai kekosongan Sekdes di Kabupaten Pasuruan, “Tidak ada lagi kebijakan Sekdes menjadi PNS, yang ada gunakan PNS untuk mengisi sekdes, namum jika tidak ada, bisa gunakan formasi SLTA”,  jelas Tumpak Hutabarat. sumber : http://www.bkn.go.id/

Read More