PONKESDES : Antara Anugrah dan Bencana buat Perawat

Ponkesdes adalah sebuah program pelayanan kesehatan berbasis masyarakat pedesaan yang di gagas oleh Gubernur Jawa Timur Dr. H. Sukarwo, dan hanya ada di jawa Timur

Program ini adalah pengembangan dari polindes yang ditambah seorang perawat dan jadilah “Ponkesdes” jangkauan pelayanannyapun semakin luas yang dulunya hanya melayani kesehatan ibu, Anak dan Keluarga Berencana kini menjelma menjadi Puskesmas Desa, yang mana cakupan kerjanya menjadi lebih luas diantaranya 6 pokok upaya pelayanan kesehatan wajib dan 9 Upaya Kesehatan pengembangan harus dilaksanakan diponkesdes ini, walaupun hanya pada tingkat Desa dimana perawat tersebut tinggal, ini adalah sesuatu yang membagakan bagi desa yang ditempati program Ponkesdes, bilamana semua program yang di gariskan bisa dilaksanakan dengan baik oleh perawat dan Bidan di Ponkesdes tersebut, saya yakin Desa tersebut akan maju, sejahtera dan mandiri dalam hal kesehatanya minimal mandiri dalam hal menyelesaian masalah kesehatannya sendiri. Pertanyaannya sekarang muncul “ sudah dilaksanakan belum program itu di ponkesdes?

Untuk menjawab pertanyaan diatas membutukan analisa para ahli yang berkompenten, disini penulis berusaha untuk menerka dan mengotak-atik dengan bahasa “Warkop”, yang di mulai dari sisi kebijakan, kebijakan ini sangat2 brilian disaat sebagian pejabat publik yang ada di RI ini hanya terkonsentrasi pada pengembalian dana kampenye, masih ada pejabat yang mempunyai ide untuk kesejahteraan masyarakat terlepas dari berhasil tidaknya ide tersebut tergantung pelaksana dilapangan. Yang kedua, pelaksana dilapangan disini ada bidan dan perawat, ibaratkan mobil kalau sopirnya ada dua orang disadari atau tidak masalah pasti akan muncul walaupun sopir itu sudah diberi pengarahan tentang jata/ job order masing2, yang namanya urusan perut dimana-mana pasti jadi masalah (yang lama merasa tersaingi/terebut jatanya dan yang baru ingin punya akses) tanpa diANUGRAHi hati yang lapang pada kedua pengemudi Ponkesdes program ini akan kandas, dan ini kalau dibiarkan berlarut akan menjadi BENCANA bagi perawat yang bertugas ditempat itu karena menjadi sasaran kegagalan program Ponkesdes sebab selama ini (3 tahun berlalu program Ponkesdes) terkesan PERAWAT lah yang menjadi “Aktor utama” berhasil tidaknya program Ponkesdes, padahal selama saya melakukan penelitian peran Bidan sangat penting terutama dalam hal keikhlasannya dalam menerima patner baru ditempatnya bertugas dan kesedian berbagi tugas sesuai kompetensi masing-masing.

Ketiga, masalah lintas sektor terutama dengan pejabat Desa, dalam hal ini Kepala Desa banyak keluhan-keluhan yang di utarakan sama perawat Ponkesdes terutama berkenaan dengan tempat, banyak Desa-Desa di Gresik yang terkesan belum siap dengan di hadirkannya perawat Desa dengan indikator belum adanya tempat yang layak untuk dijadikan Puskesmas kecil di desa tersebut walaupun ada tempat, sebagai besar tidak memenuhi syarat untuk dikatakan Ponkesdes, ini adalah penyumbang terbesar ketidak-efektifan program Ponkesdes.

Masalah ke-Emapat adalah kesejahteraan pelaksana Ponkesdes, pelaksana di sini ada 2 orang Bidan dan Perawat. Berbicara tentang kesejahteraan akan berimplikasi luas, karena Kesejahteraan adalah masalah komplek, tergantung yang menikmati dan dijadikan masalah apa tidak? Yang pasti gaji perawat Ponkesdes sebanyak Rp. 500.000 dana tersebut patungan antara Pemprop dan Pemda fefty2, ini sangat berimplikasi pada kinerja di Ponkesdes, belum lagi masalah asuransi diri dan keluarga bagi pelaksana ponkesde, bahkan sebagaian perawat ada yang berkisah dalam wawancara saya dan berkata “ masak pak kita melayani pasien JASKESMAS/Askes malah petugasnya tidak punya jaminan kesehatan, sungguh ironi pak”. itu semua bisa menjadi faktor penghambat keberhasilan Program Ponkesdes di Jawa Timur.

Sumber : Hasil penelitian Ahmad ihsan, SH

Alumni Fakultas Hukum Unisla